BANDUNG, the peoples– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
“Ya, kita fokus pada peningkatan kualitas MBG, lalu yang dihentikan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaksana atau SPPG, istilahnya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima the peoples, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, penundaan sementara hanya berlaku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Tindakan perbaikan akan diikuti oleh pembentukan tim tugas, penandatanganan kesepakatan, serta penyusunan aturan yang bersifat mengikat.
“Yang terpenting, minggu depan kami akan membuat MoU, membentuk tim kerja, serta menyusun aturan yang dapat mengikat semua pihak,” kata Dedi.
Dedi juga memastikan bahwa layanan pengaduan akan tersedia bagi masyarakat.
Ia memberikan contoh prosedur pelaporan apabila terdapat dugaan penyimpangan harga makanan MBG.
Contohnya seperti ini, nanti akan ada layanan pengaduan. Jadi, pengguna atau penerima manfaat MBG ini apabila makanannya tidak sesuai dengan nominal Rp 10.000, maka mereka dapat mengunggahnya ke media sosial atau ke grup WhatsApp pengaduan,” jelasnya.
Laporan yang diterima, menurutnya, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan hingga audit.
“Jangkauannya ada tiga jika terkait pengurangan, yang pertama adalah administrasi, yang kedua pemberhentian, dan yang ketiga pidana karena itu adalah uang negara yang disalahgunakan,” tambahnya.
Ia menambahkan, aturan tersebut hanya akan berlaku setelah perjanjian ditandatangani minggu depan.
“MoU-nya minggu depan,” katanya.
Selain itu, Dedi berharap program MBG ditempatkan di sekolah-sekolah agar lebih mudah dipantau.
“Untuk yang dihentikan, ya jika dihentikan sementara hingga ada pengganti SPPG yang lebih baik,” katanya.
