PIKIRAN RAKYAT– Dalam tengah perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memperketat pengawasan dapur dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tindakan ini diambil setelah terjadinya kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu, sehingga sejumlah dapur harus dihentikan sementara.
Dedi menekankan bahwa dapur SPPG di seluruh wilayah Jawa Barat perlu memprioritaskan kualitas dan keamanan makanan. Ia menganggap kejadian di Cipongkor sebagai pelajaran berharga agar pelaksana program lebih taat dalam memastikan makanan yang disajikan benar-benar layak untuk dikonsumsi.
“Ke depan kita perlu memperhatikan peningkatan mutu MBG. Pekan depan akan dibuat MoU dan pembentukan tim kerja, lengkap dengan aturan yang mengikat semua pihak agar pelaksanaan program ini lebih teratur,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa, 30 September 2025.
Satgas ini, menurut Dedi, nantinya juga berperan sebagai saluran pengaduan bagi penerima manfaat MBG. Siswa yang menerima makanan tidak sesuai standar, baik dari segi kualitas maupun nilai anggaran, dapat langsung melaporkan melalui saluran pengaduan yang telah disediakan.
“Jika ada penerima manfaat yang merasa makanan yang diterima tidak sesuai dengan nilai Rp10.000, mereka dapat mengadukan melalui media sosial atau grup WhatsApp pengaduan,” katanya.
Setelah menerima laporan, tim tugas akan melanjutkannya dengan pemeriksaan dan audit. Jika terdapat pelanggaran, tindakan hukuman akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
“Setiap laporan akan diperiksa dan diaudit. Jika terbukti ada penurunan kualitas atau jumlah, sanksinya bisa berupa peringatan administratif, penghentian sementara, atau bahkan hukuman pidana, karena ini berkaitan dengan uang negara,” kata Dedi.
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa dapur SPPG yang dihentikan sementara akan segera diganti agar distribusi MBG tidak terganggu. Selain itu, pemerintah provinsi juga sedang meninjau kemungkinan untuk meletakkan dapur pengolahan makanan langsung di lingkungan sekolah.
“Kami menyarankan agar dapur MBG berada di sekolah-sekolah agar pengawasan lebih mudah. Dapur yang terlibat dalam kasus keracunan kemarin kami hentikan sementara hingga ada pengganti yang lebih baik,” tutupnya***
