JAKARTA KOTA– Pemerintah Afghanistan memutus akses internet dan layanan telekomunikasi nasional, mengakibatkan jutaan penduduk kehilangan kemampuan berkomunikasi, mengakses perbankan, serta layanan umum.
Pemadaman jaringan internet telah dikonfirmasi oleh lembaga pengawas internet NetBlocks, Kentik, dan Proton VPN, yang dimulai pada malam Senin dan berlangsung hingga Selasa.
Pemutusan akses internet secara keseluruhan terjadi tidak lama setelah gangguan yang terjadi di awal bulan. Sebelumnya, Taliban hanya memblokir koneksi serat optik di enam provinsi dengan alasan menghadapi “tindakan tidak bermoral.”
Namun, gangguan tersebut tetap memungkinkan masyarakat untuk mengakses internet melalui layanan ponsel.
Pemutusan koneksi secara menyeluruh menghilangkan semua saluran komunikasi, membuatnya menjadi tindakan yang jauh lebih ekstrem dan mematikan.
Bandara Kabul hampir sepi tanpa adanya pesawat yang tiba atau berangkat pada hari Senin.
Platform pelacakan penerbangan Flightradar24 menunjukkan beberapa penerbangan dibatalkan pada Selasa, sementara sejumlah besar lainnya ditandai dengan keterangan “tidak diketahui.”
Sistem perbankan dan transaksi pembayaran, pengantaran makanan, serta pendidikan jarak jauh mengalami gangguan.
Beberapa situs web kementerian yang tidak terhubung ke internet, stasiun televisi tidak bisa siaran, serta lembaga berita internasional AP dan AFP tidak bisa menghubungi kantornya di Kabul.
Kelompok Taliban yang sangat memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan untuk berkomunikasi baik secara dalam maupun luar negeri belum merespons situasi ini.
Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) mengimbau kepada pihak yang berwenang agar segera mengembalikan layanan tersebut.
“Pemadaman memiliki dampak yang luas, termasuk gangguan pada sistem keuangan, penerbangan, perawatan kesehatan, dan pengiriman uang,” demikian pernyataan UNAMA.
Sistem komunikasi juga sangat penting selama situasi darurat. Pemutusan akses internet ini terjadi bersamaan dengan gempa bumi yang terjadi di timur Afghanistan belakangan ini.
Selanjutnya, pengembalian besar-besaran para pengungsi Afghanistan dari negara-negara sekitar juga mengalami gangguan.
“Kemacetan internet telah terbukti mengancam nyawa,” tulis UNAMA.
Koordinator kemanusiaan PBB, Indrika Ratwatte menyatakan bahwa pemutusan akses internet menyebabkan lembaga PBB menghadapi kondisi yang sangat sulit karena telepon rumah juga terputus.
Sementara itu, PBB beralih ke radio dan koneksi satelit agar dapat menjaga operasi yang terbatas.
“Kami telah berusaha menghubungi pihak berwenang dan bahkan mereka juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar sesama,” ujar Ratwatte.
PBB belum diberi informasi mengenai alasan pemadaman tersebut, tetapi sumber-sumber tidak resmi menyatakan bahwa pemadaman ini kemungkinan hanya berlangsung sementara.
“Tetapi kami belum mendapatkan pengumuman resmi,” katanya.
Kegagalan koneksi internet di seluruh negeri menyebabkan kesulitan bagi warga Afghanistan baik yang berada di dalam maupun luar negeri.
“Penutupan ini telah mengisolasi banyak orang, khususnya perempuan, menekan suara-suara, dan mengubah seluruh bangsa menjadi wilayah gelap digital,” ujar Sofia Ramyar, aktivis hak-hak perempuan.
Jurnalis dan aktivis Nilofar Ayoubi mampu berkomunikasi dengan ibunya selama lebih dari sembilan jam akibat pemadaman tersebut.
“Kembali ke Masa Batu, Afghanistan,” katanya.
Pemerintah di berbagai belahan dunia semakin kerap menerapkan pembatasan jaringan internet guna menekan perbedaan pendapat pada masa krisis politik serta mengurangi kebebasan berekspresi.
Pada awal bulan ini, Nepal membatasi akses ke 26 platform, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, YouTube, dan X, yang memicu bentrokan sengit antara para demonstran Gen Z dan aparat kepolisian. (*)
