the peoples, SAMARINDA– Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan tindakan nyata dalam menghadapi penurunan pendapatan daerah akibat kebijakan nasional yang mendorong penghematan pengeluaran negara.
Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dengan agenda persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2025, Selasa (30/9/2025) malam, ia menyampaikan strategi utama pemerintah kota yaitu melakukan negosiasi yang intensif dengan pemerintah pusat serta memastikan program prioritas pengendalian banjir tetap menjadi fokus utama.
Pada perubahan APBD 2025, Kota Samarinda mengalami pengurangan sekitar Rp150 miliar akibat penyesuaian pendapatan transfer dan Dana Bagi Hasil.
Bahkan, pada tahun 2026, pemerintah pusat telah menerbitkan surat keputusan yang memperkirakan pengurangan dana transfer daerah di Kaltim, termasuk Samarinda, hingga lebih dari Rp1 triliun.
Kondisi ini menyebabkan APBD Samarinda 2026 diperkirakan hanya mencapai kisaran Rp4 triliun, mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mampu mencapai lebih dari Rp5 triliun.
Menghadapi kondisi tersebut, Andi Harun memastikan pemerintah kota tidak hanya menerima secara pasif dampak dari pengurangan anggaran, tetapi juga akan mengambil tindakan yang strategis.
“Insya Allah, minggu depan saya sudah mengkonfirmasi akan bertemu dengan Menteri PU, karena segala upaya harus kita lakukan baik melalui surat resmi maupun lobi-lobi secara konstitusional agar daerah, khususnya Kota Samarinda mendapatkan informasi yang memadai di pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap dengan pendekatan tersebut, Samarinda mampu mendapatkan tambahan alokasi anggaran atau bahkan mengalihkan beban biaya infrastruktur yang sebelumnya direncanakan menggunakan APBD agar ditanggung langsung oleh APBN.
“Semoga kita mendapatkan tambahan yang setidaknya melebihi rencana pengurangannya. Atau pada kesempatan lain, beberapa program pembangunan infrastruktur dalam bentuk belanja modal yang sebelumnya direncanakan menggunakan dana APBD, bisa memperoleh alokasi dari APBN,” tambahnya.
Pada pertemuan dengan Kementerian PUPR minggu depan, Andi Harun menyatakan akan mengajukan beberapa usulan penting, salah satunya berkaitan dengan penanggulangan banjir yang selama ini menjadi prioritas utama dari Pemkot Samarinda.
“Karena bagi kami semua, kami semua memahami bahwa program pengendalian banjir merupakan prioritas utama pemerintahan kota Samarinda ke depan,” katanya.
Ia menyampaikan, strategi ini bukan hanya tindakan emosional semata, melainkan langkah konstitusional yang logis agar pembangunan di Samarinda tetap berlangsung meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Andi Harun juga memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan lancar meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas. Penyesuaian terhadap pengeluaran modal akan dilakukan agar pembiayaan tetap seimbang dan pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa.
“Tidak ada waktu untuk menyalahkan diri sendiri. Kita perlu tetap percaya diri, kita harus terus melangkah. Dengan langkah-langkah mitigasi yang telah kita susun selama sebulan terakhir, pelayanan publik kami pastikan terus berjalan dengan baik meskipun menghadapi berbagai keterbatasan yang kita alami bersama,” tutupnya. (*)
