KEPRI POST– Komisi II DPR RI menduga adanya konflik kepentingan antara Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam pengelolaan kawasan Free Trade Zone (FTZ).
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menganggap bahwa sejak diberlakukan pada tahun 2007, pengelolaan zona perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun masih belum menunjukkan kesesuaian. Menurutnya, terjadi persaingan wewenang yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih.
“Kami berharap memastikan apakah Peraturan Presiden FTZ ini sudah cukup memberikan wewenang yang sejalan, atau justru menyebabkan tumpang tindih dalam pengelolaannya,” katanya, dilansir dari situs resmi DPR RI, Rabu 1 Oktober 2025.
Perlunya Regulasi yang Tegas
Aria Bima menekankan bahwa kawasan FTZ BBK memerlukan aturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang antara pemerintah daerah dan pihak pusat.
Komite II DPR selanjutnya akan segera memanggil semua pihak terkait—mulai dari Gubernur Kepri, pejabat daerah di BBK, hingga BP Batam—untuk mencari kesepahaman.
Ia menekankan pentingnya perencanaan menyeluruh dalam pengembangan wilayah agar arah pembangunan lebih jelas dan tidak saling bertentangan.
“Desain besar tersebut harus menjadi payung yang luas. Jangan sampai Pemprov terabaikan, sementara Wali Kota Batam dan Badan Otorita (BP Batam) justru lebih dominan. Jarum jam ini harus digeser ke tengah,” tegas Aria Bima.
Kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kepri pada hari Senin, 29 September 2025, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf bersama Aria Bima. Turut serta beberapa anggota DPR RI lainnya, seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Agustina Mangande, Ahmad Wazir Noviadi, Ujang Bey, Indrajaya, Ali Ahmad, Wahyudin Noor Alu, dan Rusda Mahmud. Hadir pula Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Pada pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menjelaskan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 2.028 pulau, di antaranya 22 pulau yang memiliki status terdepan, serta berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura.
Menyanyi yang menghargai kedatangan Komisi II DPR sebagai dorongan semangat untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan.
“Kunjungan ini menjadi semangat untuk mendorong peningkatan pembangunan dan perekonomian di Kepri,” katanya. ***
